Viral di Media Sosial, Pernikahan Anak di Bawah Umur di Lombok Kembali Jadi Sorotan
Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan video viral pernikahan seorang anak perempuan berusia 12 tahun dengan seorang pria dewasa di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Video yang tersebar di media sosial itu memperlihatkan suasana pesta pernikahan yang tampak meriah, namun memicu kontroversi dan kecaman dari warganet serta aktivis perlindungan anak.
Pernikahan di bawah umur bukan hal baru di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Lombok. Namun, kasus kali ini menjadi sorotan nasional karena usia pengantin perempuan yang masih sangat muda dan proses pernikahan yang tampaknya mendapat restu keluarga serta lingkungan sekitar.
Hukum Pernikahan Anak di Indonesia
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki di Indonesia adalah 19 tahun. Dengan demikian, praktik pernikahan anak di bawah umur jelas melanggar hukum.
Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat masih memanfaatkan celah hukum berupa dispensasi kawin dari pengadilan agama. Ini biasanya diberikan atas dasar desakan orang tua atau karena alasan tertentu seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial.
Budaya dan Tekanan Sosial Jadi Penyebab
Lombok, terutama di daerah pedesaan, masih memiliki tradisi dan tekanan budaya yang kuat terkait pernikahan. Banyak keluarga yang memilih menikahkan anak-anak mereka di usia dini dengan alasan ekonomi, menjaga kehormatan keluarga, atau karena sudah "dilamar" sejak kecil.
Selain itu, kurangnya edukasi seksual dan minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga membuat remaja di wilayah tersebut rentan mengalami pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah dan tokoh masyarakat pun tidak berani melawan arus budaya karena takut dianggap melawan norma adat.
Dampak Pernikahan Anak: Dari Psikologis hingga Ekonomi
Pernikahan anak membawa konsekuensi besar bagi masa depan generasi muda, khususnya perempuan. Di antaranya:
-
Putus sekolah: Anak yang menikah dini biasanya harus berhenti sekolah dan kehilangan kesempatan meraih pendidikan lebih tinggi.
-
Kesehatan mental dan fisik: Anak perempuan rentan mengalami komplikasi kehamilan karena tubuh yang belum siap.
-
Kekerasan dalam rumah tangga: Banyak pernikahan anak berakhir pada kekerasan dan perceraian dini.
-
Kemiskinan berkelanjutan: Dengan pendidikan rendah dan usia yang masih muda, pasangan anak sulit mandiri secara ekonomi.
Respons Pemerintah dan Aktivis
Kasus viral di Lombok ini mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pihaknya tengah melakukan investigasi untuk memastikan apakah pernikahan tersebut legal dan apakah terdapat pelanggaran hak anak.
Sementara itu, LSM seperti Plan Indonesia, Yayasan Tunas Alam Indonesia, serta KPAI menyerukan perlunya edukasi tentang bahaya pernikahan dini, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap dispensasi nikah yang disalahgunakan.
Kesimpulan: Butuh Gerakan Bersama
Pernikahan anak bukan sekadar isu hukum, tapi juga soal budaya, pendidikan, dan ekonomi. Perlu keterlibatan aktif dari semua pihak—pemerintah, tokoh adat, orang tua, dan masyarakat—untuk mengakhiri praktik ini.
Menghentikan pernikahan anak berarti memberi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi lama.
-
pernikahan anak di bawah umur di Lombok
-
viral pernikahan dini Indonesia
-
hukum pernikahan anak 2025
-
penyebab pernikahan anak di Nusa Tenggara
-
dampak pernikahan dini pada anak perempuan
-
tradisi kawin anak di pedesaan
-
UU Perkawinan terbaru di Indonesia
-
edukasi pernikahan anak dan hak anak
Posting Komentar